Home

South China conflict

Sengketa Laut China Selatan (LCS) memasuki babak baru. Setelah memeriksa perkara yang di ajukan Pemerintah Filipina terkait posisi dan aktivitas Tiongkok dalam wilayah sengketa, Mahkamah Arbitrase Internasional atau yang berpusat di Den Haag akhirnya mengeluarkan putusan.

Ada empat hal menarik yang dikemukakan Mahkamah Arbitrase dalam putusannya. Pertama, status persoalan yang diajukan bukan soal yang dikecualikan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional. Kedua, tidak tersedia dasar legal bagi klaim hak historis Tiongkok terkait seluruh sumber daya atau fitur-fitur laut di wilayah yang disengketakan.

Ketiga, konstruksi daratan buatan manusia yang dibangun di atas terumbu atau karang tidak dapat dijadikan dasar bagi penentuan Landas Kontinen maupun Zona Ekonomi Eksklusif. Dan, keempat, pulau-pulau di Kepulauan Spratly tidak dapat diperlakukan sebagai kelompok dalam penentuan zona maritim yang berkaitan dengannya.

Terkait sengketa LCS, perdebatan tentang empat hal ini merupakan soal krusial. Sebagaimana dikemukakan Mahkamah Arbitrase dalam putusannya, akar masalah sengketa LCS sebagian besar muncul karena perbedaan pemahaman terkait dengan hak negara dalam hukum laut yang mengaturnya.

Meski beberapa telah di atur dalam Hukum Laut Internasional, interpretasi resminya yang mengikat pihak-pihak terkait empat hal di atas sebelumnya tidak cukup tersedia. Namun melalui putusan arbitase itu, ia tersedia.

Konsepsi hak historis, misalnya, berperan penting dalam menjustifikasi sembilan garis putus-putus Tiongkok yang kontroversial tersebut. Sementara itu, kengototan Tiongkok untuk menganggapnya masalah yang dikecualikan dalam Hukum Laut Internasional berperan penting di balik keengganannya menyelesaikan persoalan tersebut melalui mekanisme arbitrase internasional.

Begitu pula halnya dengan upaya reklamasi Tiongkok di beberapa karang. Plus klaim menyeluruhnya atas Kepulauan Spratly yang selama ini turut menjadi sumber bagi eskalasi dan kerumitan persoalan. Melalui poin ketiga dan keempat putusan, ia mendapatkan interpretasi resmi yang mengikat.

Dilema Persoalan Baru

Kendati begitu, ia tidak lantas menjadikan prospek penyelesaian sengketa LCS mudah dan terang. Meski mengetengahkan kemajuan, putusan itu juga mengetengahkan dilema baru.

Kendati mengikat pihak-pihak, putusan arbitrase tidak memiliki mekanisme pemaksa.Sementara itu, Tiongkok sejak awal menolak proses maupun hasilnya. Pada beberapa kasus, power relations dapat menjadi kuncinya. Tapi, kali ini pihak yang menolak adalah calon adikuasa dunia; sementara negara adikuasa yang ada memiliki keterbatasan leverage dan kepemimpinan dalam kaitannya.

Seperti Tiongkok, Amerika Serikat tidak saja menjadi negara yang mengabaikan beberapa putusan peradilan internasional terkait hukum laut. Tapi, mereka juga tidak meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang menjadi rujukan Mahkamah Arbitrase Internasional dalam putusannya.

Belum lagi, sejak semula Tiongkok menarik garis tegas terhadap keterlibatan aktor-aktor luar kawasan dan lebih memilih penyelesaian negosiasi antar pihak-pihak secara sporadis. Tentu ada catatan terkait kesediaannya membicarakan ini secara regional.

Seperti kesepakatannya dengan ASEAN terkait Code of Conduct di LCS beberapa waktu lampau. Masalahnya, selama ini langkah tersebut lebih tampak sebagai penyelamat muka bagi strategi mengulur waktunya.

Sampai di sini, selain mempersempit ruang argumentasi Tiongkok secara hukum internasional, putusan Mahkamah Arbitrase secara tidak langsung membawanya lebih dekat terhadap opsi-opsi power ketimbang reason.

Pesan-pesan diplomatik yang tidak jelas, kesalahpahaman yang tidak terjembatani, campur tangan yang tidak perlu, serta aksi-aksi provokasi sepihak yang tidak segera ditangani akan sangat membahayakan prospek penyelesaian konfliknya setelah ini.

Prospek Solusi Damai

Meski lebih asertif dalam tujuh tahun terakhir, Tiongkok sesungguhnya tidak dalam kebutuhan untuk terlibat eskalasi kekerasan yang berisiko dalam waktu dekat. Kebangkitan ekonomi mereka yang meroket beberapa dekade terakhir masih membutuhkan stabilitas. Itu demi memantapkan fondasinya sebagai negara adikuasa ke depan.

Dalam kaitan tersebut, kebergantungannya yang masih besar terhadap akses terbuka di lautan dapat menjadikannya berpikir ulang. Jika perang pecah, misalnya, Tiongkok boleh jadi memang mudah meneguhkan supremasi di LCS. Namun, tidak akan dapat menjamin kelangsungan akses Samudera Hindia yang terbuka dan berpihak padanya. Padahal, pasokan terbesar energi dan bahan mentah yang menopang pertumbuhan ekonomi Negeri Panda itu bergantung pada akses tersebut.

Kebergantungan Tiongkok pada “Dilema Selat Malaka” itu menjadi garansi penting bagi interesnya terhadap cara-cara damai serta kelangsungan keanggotaannya dalam konvensi Hukum Laut Internasional. Pernyataannya yang menyelipkan komitmennya terhadap perdamaian di sela ejekannya terhadap putusan Arbitrase mengonfirmasi hal ini.

Kendati begitu, Tiongkok juga menghadapi desakan bagi langkah-langkah asertif dari dalam. Tanpa ada saluran memadai bagi fasilitasi perbedaan posisi, penjembatanan kesalahpahaman dan pembicaraan antarpihak; dorongan dari dalam ini dapat berakhir kontraproduktif. Sementara itu, dari luar, dengan statusnya sebagian perairan bebas, lebih banyak tekanan internasional yang akan mengarah padanya.

Pendek kata, pasca putusan Mahkamah Arbitrase, sengketa LCS membutuhkan komunikasi dan pendekatan antarpihak yang lebih intensif. ASEAN dengan code of conduct-nya sesungguhnya memiliki posisi awal yang bagus. Hanya, empat negara ASEAN adalah negara pihak, sedangkan anggota lainnya, jika tidak terlalu jauh, juga terlalu dekat dengan salah satu pihak.

Di sini, sebagai negara yang dekat persoalan tetapi bukan pihak dalam sengketa, Indonesia memiliki peluang. Masalahnya, menyusul beberapa perkembangan terakhir, perlu terobosan yang membangun ulang saling percaya antara Indonesia dan pihak-pihak yang ada.

Tentu tidak mungkin menjembatani persoalan dalam kecurigaan akan kemungkinan menjadi korban. Namun, jika bisa diusahakan, prospek bagi pengamanan kepentingan nasional kita akan lebih mudah diupayakan. Pekerjaan sulit memang, tapi berharga.

Surabaya, 15 Juli 2016. As printed at Jawa Pos.

© jsusanto.com