Home

Brexit Island

Referendum masa depan keanggotaan Inggris di Uni Eropa secara mengejutkan memenangkan Kubu Brexit. Mayoritas rakyat Inggris pun memilih untuk mengakhiri keanggotaan mereka di Uni Eropa.

Bagi kita yang tengah bereksperimen dengan integrasi regional serupa, ini tentu pelajaran berharga. Tidak hanya mengungkapkan masalah dasar model integrasi Uni Eropa (UE), ia mengingatkan kita akan persoalan laten yang mungkin muncul dalam integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Kendati UE dan ASEAN berbeda, UE adalah sumber inspirasi dan bahkan mentor penting integrasi regional Asia Tenggara. Beberapa langkah historis maupun ahistoris ASEAN dalam memacu derap integrasi tak jarang muncul sebagai hasil pembelajaran atas model Uni Eropa.

Akan tetapi, fakta bahwa gelombang balik paling keras sepanjang sejarah integrasi Eropa ini mencuat di Inggris dapat berarti banyak bagi Indonesia. Inggris adalah kepulauan yang secara geopolitik berbeda daripada daratan Eropa, tetapi cukup mengingatkan posisi Indonesia dalam peta morfologis Asia Tenggara. Dalam kaitan ini, cara pandang yang memadai dalam memaknai gelombang balik integrasi Inggris di UE perlu diketengahkan adanya.

Mentalitas Insuler-Imperial

Pertama-tama kita perlu menempatkan persoalan ini dalam relasi unik Inggris dan UE. Meski menjadi satu di antara tiga kekuatan penting Eropa pasca Perang Dunia II, Inggris sejatinya bukan pemain utama dalam proyek integrasi UE.

Kendati berbagi ancaman komunisme yang sama dengan koleganya di daratan Eropa, Inggris memerlukan waktu hampir seperempat abad untuk memutuskan bergabung dalam organisasi cikal bakal UE. Begitu pula ketika UE menyatukan mata uangnya, Inggris memilih mempertahankan poundsterling-nya.

Alih-alih oleh sebab fungsional, keterlambatan dan penolakan Inggris ini dalam banyak hal merupakan buah keunikan posisinya. Secara geopolitik, Inggris dibedakan dari Eropa Daratan dalam kaitan dua hal: posisinya yang insuler dan imperial.

Inggris adalah negara kepulauan yang dipisahkan dari koleganya di Eropa Daratan oleh selat yang sempit, tetapi curam pada kedua sisinya. Di masa lampau, keterpisahan ini memungkinkannya menikmati otonomi tertentu, bahkan dari pengaruh kekuatan Eropa era Romawi.

Situasi ini menyuburkan suatu ‘mentalitas insuler’ yang selain mengembangkan suatu ‘jarak aman’ yang lebih lebar dibanding koleganya di daratan, juga mengembang suatu pendekatan unik dalam kaitan persoalan yang menyangkut ke-eropa-an.

Posisi Gereja Inggris dalam Gereja Nasrani merupakan contoh. Meski berbagi semangat reformasi dengan Gereja Protestan, Gereja Inggris secara unik mempertahankan prinsip kesinambungan komando ala Gereja Katolik.

Pendekatan distingtif ini kian menemukan dasar manakala Inggris tumbuh menjadi kekuatan imperial penting dunia. Kala Amerika Serikat menggantikannya, Inggris yang memainkan jembatan unik dalam hubungan atlantik, Eropa-Amerika, itu tidak juga terpisahkan dari mentalitas imperialnya.

Dalam mentalitas imperial itu, keluar, rakyat Inggris terbiasa dengan posisi primus-interpares negara; sementara ke dalam, mereka terbiasa dengan posisi kestabilan sosial yang tinggi.

Dalam kaitan itu, manakala integrasi dengan daratan Eropa memaksanya menanggung beban sosial Eropa yang berisiko tanpa disertai jaminan kelangsungan stabilitas sosial dan posisi politik, tuntutan-tuntutan bagi harga khusus kelangsungan keanggotaannya pun menggelinding cepat.

Sayangnya, birokrat UE gagal menangkap arti penting kegelisahan ini. Di tengah kegelisahan rakyat Inggris itu, mereka memilih lembam. Sementara pemerintah yang berkuasa di Inggris gagal mengetengahkan terobosan memuaskan terkait tuntutan harga khusus ini.

Persoalan pun melebar, dari yang semula berkutat soal transparansi tata-kelola organisasi regional yang teknokratis menjadi isu kelangsungan jaminan sosial dan kedaulatan yang sangat politis. Dari sana, ruang terbuka bagi eksplorasi kritik anti integrasi pun menemukan momentum kembali.

Pelajaran buat Indonesia

Sebagai sesama negara kepulauan, pada titik tertentu Indonesia berbagi mentalitas insuler dan imperial Inggris. Seperti Inggris, Indonesia mengapung terbuka di bandingkan kolega ASEAN lain yang muncul lebih sebagai terusan jazirah Asia. Indonesia pun menganggap diri pewaris paling sah kekuatan imperium Asia Tenggara di masa lalu.

Namun, melampaui Inggris, posisi Indonesia dalam integrasi Asia Tenggara lebih rawan terhadap kemungkinan deprivasi relatif serupa. Tak seperti Inggris yang menegosiasikan pasar tunggal UE dalam sisa-sisa kejayaan imperial, Indonesia menegosiasikan pasar bersama Asia Tenggara justru dalam keterpurukan.

Di satu sisi, ia membukakan peluang bagi negosiasi integrasi ekonomi yang dulu pernah di tolak Indonesia dalam cikal-bakalnya. Namun, itu juga lantas berarti sedikitnya akomodasi bagi masalah khas yang dihadapi Indonesia. Dengan kata lain, meski sempat mendapat resistensi Indonesia, integrasi ekonomi Asia Tenggara dalam perkembangannya tidak dirancang dalam kesiapan yang cukup atas kemungkinan kemunduran posisi relatif Indonesia sebagai kekuatan tradisionalnya.

Padahal, dibanding proyek integrasi regional serupa, ASEAN menyimpan bom waktu yang lebih aktif terkait disparitas aspirasi kepemimpinan dan daya saing kekuatan tradisional kawasan yang tinggi. Berbeda dengan relatif selarasnya aspirasi kepemimpinan dan daya saing ekonomi Amerika Serikat di NAFTA, Brasil di MERCOSUR, Rusia di EEC, dan Jerman-Perancis di Uni Eropa; Indonesia yang dituntut mengembalikan kepemimpinannya di ASEAN justru memulai MEA dalam posisi daya saing yang tertinggal dibanding Thailand, Malaysia dan Singapura.

Akibatnya, Jika Indonesia pada akhirnya mampu mempertahankan stabilitas dan merebut kembali posisi unggulnya dalam MEA, kemungkinan ia hanya membutuhkan peran-peran kepemimpinan lebih besar dalam perkembangannya. Namun, jika tidak, gelombang balik lebih besar yang menuntut evaluasi ulang integrasi Indonesia dalam MEA bukan tidak mungkin mencuat. Belum lagi jika kita tambahkan fakta bahwa di Indonesia MEA tidak hanya kurang masif tersosialisasi tapi juga relatif kurang terbuka dalam proses negosiasinya.

Memang benar level integrasi Asia Tenggara melalui MEA masih jauh di bawah level integrasi UE. Meski demikian, derajat insularitas masyarakat Asia Tenggara, terutama Indonesia, secara umum lebih tinggi dari Eropa. Tidak hanya butuh jarak aman yang lebih lebar dari jarak aman yang dituntut rakyat Inggris dalam integrasi UE; keterbatasan pemahaman, persiapan dan sabuk pengaman yang diperlukan dalam menghadapi guncangan integrasi ekonomi Indonesia dalam MEA berpeluang menjadi gelombang balik yang lebih keras bila tidak ditangani segera.

Tanpa terobosan-terobosan dalam pengembangan pemahaman, persiapan dan sabuk pengaman yang dibutuhkan, tuntutan-tuntutan bagi exitnya Indonesia dari MEA bakal datang lebih cepat serta lebih sulit diredam nantinya. Jika kita masih menginginkan kelangsungan Indonesia dalam MEA, perhatian lebih besar dari lebih banyak pihak sungguh diperlukan.

Surabaya, 11 Juli 2016 as printed at Harian Kompas.

© jsusanto.com