Home

header-big-pilpres-baru

Memasuki kuartal kedua tahun 2005, Ahmadinejad belum genap dua tahun menjabat Walikota Teheran ketika ia maju menjadi calon presiden kelompok konservatif dalam pemilihan presiden Iran. Padahal menurut sumpahnya, Ahmadinejad masih harus menjabat walikota Teheran untuk beberapa tahun lagi.

Jauh sebelum itu, Wodrow Wilson –satu di antara sedikit presiden Amerika Serikat yang dihormati pendiri bangsa kita— menjabat gubernur New Jersey bahkan dalam waktu yang lebih pendek lagi. Ketika itu, 98 tahun silam, Woodrow Wilson, juga maju menjadi calon Presiden AS dari Partai Demokrat dengan masa bakti gubernur yang singkat.

Menariknya, baik bangsa Iran maupun rakyat negeri Paman Sam tidak banyak mem-permasalahkan mantan walikota dan mantan gubernur itu . Tidak santer terdengar upaya warga Teheran untuk membawa Ahmadinejad ke pengadilan karena itu. Tidak juga tercatat isu yang menyudutkan Woodrow Wilson dengan tuduhan lari dari tanggung jawab dalam pemilu itu. Rakyat Iran tetap memilih Ahmadinejad. Demikian pula rakyat AS tetap memilih Wilson

Mengapa warga Teheran dan New Jersey dapat merelakan keduanya menjadi kepala negara mereka masing-masing? Mengapa seseorang yang tengah mengemban mandat kepemimpinan suatu wilayah dibenarkan maju dalam kontestasi kepemimpinan nasionalnya? Apa yang membuatnya berbeda dari ‘lari dari tanggung jawab’ pada umumnya?

Pertarungan Dua Mantra

Belajar dari pengalaman Iran dan AS, kita diingatkan oleh pertarungan dua mantra: kontrak sosial versus kehendak umum. Pertama, tentang kontrak sosial, yang artinya kekuasaan sebagai fungsi kesepakatan pemerintah dan warga.

Kedua, tentang kehendak umum yang artinya kekuasaan sebagai fungsi kepentingan kolektif haruslah di atas kepentingan privat, kelompok, dan kepentingan lokal. Dalam bahasa masyarakat Indonesia, kepentingan yang lebih besar harus mengalahkan kepentingan yang lebih kecil. Kepentingan nasional harus di atas kepentingan lokal atau daerah.

Politisi dan teoritisi politik di dunia mengenal kedua mantra ini. Tetapi boleh jadi tidak, manakala pengupayaan serentak atas keduanya tidak mungkin dicapai. Namun kebesaran hati warga Teheran dan New Jersey dalam kasus Ahmadinejad dan Wodroow Wilson, sedikit mengurai kerumitan ini.

Saya pun percaya, baik warga Teheran maupun warga New Jersey, pada awalnya berharapan agar kedua pemimpin yang telah mengikat sumpah itu menyelesaikan masa baktinya. Bagi mereka, tuntasnya masa jabatan merupakan kontrak sosial yang penting.
Tetapi masyarakat Iran berpikir lebih luas. Terpikat oleh kesederhanaan, kelugasan, dan fokusnya Ahmadinejad dalam memimpin Kota Teheran, rakyat Iran yang bosan dengan sikap serba-tanggung kepemimpinan sebelumnya, justru malah mendorong Walikota Ahmadinejad maju pada kontestasi kepresidenan.

Hal kurang lebih serupa di tunjukkan rakyat Amerika. Meskipun menyukai gaya heroik Theodore Roosevelt, mereka menyambut pencalonan Woodrow Wilson yang tenang tapi tegas dan tanpa kompromi terhadap monopoli serta lebih mengutamakan kepentingan umum dalam program-program reformasi ekonomi.

Pada titik ini, pelajaran penting terkait hierakhi prioritas dalam demokrasi mengemuka. Dalam ini ialah bahwa dalam situasi di mana pemimpin populer terikat kontrak sosial pada tingkat yang lebih rendah maka kehendak umum yang lebih tinggilah penentunya.
Persoalannya, kehendak umum lebih tinggi yang otoritatif dalam prakteknya tidak tersedia sebelum pemilihan nasional menentukannya.

Bagaimana lantas promosi seseorang yang masih terikat kontrak sosial lebih rendah dalam kontestasi kepemimpinan yang lebih tinggi menemukan dasarnya?

Banyak pihak menyuarakan perlunya hasil nyata sebagai prasyarat bagi kelayakannya. Tetapi dalam politik, soal hasil ini acapkali persepsional sedangkan arti pentingnya seringkali bersifat instrumental. Artinya, kinerja di tingkat lokal dalam beberapa situasi cukup berperan sebagai instrumen untuk melihat apakah seseorang layak mendapatkan tugas yang lebih besar lagi.

Dengan kata lain, begitu serangkaian kinerja awal telah meyakinkan publik akan konsistensi keberpihakan dan kecukupan kualitas pribadinya dalam kaitan aspirasi dan kebutuhan yang lebih tinggi, kontestasinya dalam bursa kepemimpinan yang lebih tinggi bukan barang haram dalam demokrasi.

Secara teoritik, ini bagian dari sistem promosi demokrasi. Di mana sejumlah pemimpin berkualitas didorong menjawab tantangan yang lebih tinggi. Sementara tanggung jawab yang ditinggalkannya diharapkan dapat membuka peluang bagi regenerasi baru yang lebih segar.

Tetapi lebih dari sekedar promosi demokrasi, sebuah panggilan umum terkait sesuatu yang lebih besar dan mengatasi kepentingan-kepentingan kelompok suatu negeri nampaknya operatif dalam penentuan dasar etis ini.

Fokus Panggilan Besar

Belajar dari pengalaman Teheran dan New Jersey maka dasar rekontestasi itu secara etis tersedia melalui bertemunya persepsi umum terkait kebutuhan nasional dengan kualitas kepemimpinan seseorang dalam kaitannya. Hukum etis pertemuan ini berlaku universal. Tidak memandang apakah yang bersangkutan seorang pemimpin partai politik, pengangguran atau kepala daerah yang tengah menjabat. Dalam hukum etis pertemuan ini pula Ahmadinejad dan Wilson memperoleh promosi awal untuk memimpin di tingkat nasional.

Dalam kaitan itu maka promosi seseorang yang terikat kontrak sosial tidak selalu berarti pengkhianatan dalam demokrasi. Sebaliknya, dalam situasi yang memenuhi ‘panggilan besar’, promosi seorang pejabat publik ke jenjang lebih tinggi adalah bagian etis dari ijtihad kelompok dalam khidmat publik yang lebih tinggi.

Kendati memuat elemen-elemen dasar yang khas, sistem politik kita tidak bekerja di luar nalar umum sistem politik modern ini. Jika di banyak negara, kontrak sosial dari unit politik lebih rendah dapat menghormati upaya-upaya untuk menjawab kehendak umum yang lebih besar maka begitu pula seyogyanya sistem politik kita.

Maka penolakan yang berlebihan atas upaya itu, alih-alih muncul sebagai respons politik yang umum, dalam banyak hal justru mengumandangkan bekerjanya cara berpikir sempit. Jika bukan muncul sebagai hasil ketakutan kontestatif, penolakan berlebihan atasnya kemungkinan muncul sebagai konsekuensi dari rancunya prioritas stratejik dalam alam pikir pelaku politik.

Seperti halnya Teheran dan New Jersey yang masih menjadi bagian Iran dan Amerika Serikat, Jakarta masih menjadi bagian Indonesia. Karena itu upaya Gubernur DKI Jakarta untuk maju berkontestasi demi memenuhi kehendak umum rakyat Indonesia tidak seyogyanya dipertentangkan dengan kewajibannya memenuhi kehendak umum warga Jakarta.

Memang kepatutan promosi vertikal yang berkhidmat panggilan besar membutuhkan ‘prasyarat antara’ yakni satu sisi harus steril dari ambisi pribadi dan avonturisme kelompok, serta sisi lain harus relevan dengan kebutuhan paling krusial bangsa ini.

Jadi ketimbang menghabiskan waktu menuduh seseorang gubernur berkhianat dan berupaya keras mengecilkan hak kontestasinya yang konstitusional, lebih baik kita memfokuskan energi pada pengujian relevansi pencalonan yang bersangkutan dengan tantangan krusial bangsa.

Selain meningkatkan pengujian yang pantas bagi segala kekhawatiran yang muncul atas pencalonan itu dorongan untuk fokus pada masalah otentisitas ini secara konstruktif juga positip bagi tumbuhkembangnya kepemimpinan nasional yang sehat, aspiratif dan solutif.

Bukankah itu yang lebih diharapkan rakyat dalam setiap pemilihan presidennya?

Surabaya, 11 Juni 2014

© jsusanto.com