Home

Masalah Bela Negara

Rencana Kementerian Pertahanan untuk menghidupkan program bela negara memantik reaksi beragam. Penolakan pun muncul terkait konsepnya yang lebih mirip wajib militer belaka. Kendati memuat pendekatan berbeda, disain bela negara yang sejauh ini terungkap nampaknya memang belum berhasil menyatakan kebaruan pendekatannya.

Jika bukan berkaitan dengan belum tuntasnya pembahasan terkait program bela negara dimaksud, kegagalan dalam menarik garis beda ini sedikit banyak juga buah pemahaman yang sepotong-potong baik dalam mengusung maupun menanggapi keberadaannya.

Pembahasan terkait hikmat maupun format ideal bagi keberadaannya, karena itu penting untuk lebih dibincang terbuka.

Hikmat Bela Negara

Pertanyaan yang belum cukup terjawab terkait program bela negara di antaranya adalah apakah ia merupakan bagian atau himpunan dari program wajib militer pada umumnya. Selaku bagian, ia tunduk dalam prinsip-prinsip wajib militer yang berlaku umum sementara sebagai himpunan, ia sebaliknya.

Disain pertahanan kita sejatinya menganut logika yang kedua. Pasal 9 ayat 2 UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, misalnya, secara tegas mengemukakan bahwa upaya bela negara selain diselenggarakan melalui pengabdian dalam ketentaraan nasional dan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai profesi.

Alih-alih menempatkan bela negara sebagai bagian dari wajib militer, disain pertahanan kita justru memandatkan pengembangan konsepsi bela negara dalam rumusan yang lebih maju: yakni sebagai himpunan besar upaya pertahanan negara yang melibatkan segenap komponen bangsa.

Selain membedakan konsepsi bela negara dari wajib militer umumnya, rumusan bela negara ini pada dasarnya memuat pendekatan pertahanan baru yang lebih kaya, partisipatif dan terbuka.

Dalam kaitan itu, pertahanan negara tidak hanya dirumuskan dalam definisi ancaman yang lebih beragam, tetapi juga menyediakan model-model partisipasi pertahanan yang lebih bervariasi.

Pengakuan terhadap kemungkinan ancaman nirmiliter dan pengembangan suatu skema baku dalam berhadapan dengannya dalam UU No. 3 tahun 2002 adalah konfirmasi terhadap keberagaman definisi ancaman itu, sementara inklusi pengabdian sesuai profesi dalam konsepsi bela negara adalah contoh model pertahanan pastisipatifnya.

Format Berbeda

Sayangnya, disain umum program bela negara yang digagas Kementerian Pertahanan dan disampaikan secara sporadis ke publik beberapa waktu lalu tidak cukup menunjukkan pendekatan baru itu. Padahal, justru dalam kaitan pendekatan pertahanan yang lebih kaya, partisipatif dan terbuka itu program bela negara ini berpeluang berbeda dari program wajib militer umumnya.

Fakta bahwa program bela negara ini digagas Kementerian Pertahanan semakin menunjukkan dominannya cara pandang kemiliteran itu. Maka alih-alih berkembang dalam model pendidikan kewarganegaraan yang mendorong pengabdian warga dalam berbagai profesinya, program bela negara bakal lebih banyak berkembang dalam model pendidikan kewarganegaraan yang sarat disiplin kemiliteran belaka.

Jika ini terjadi, model-model pendidikan kewarganegaraan dalam cara-cara yang monologis-doktriner, kurang kreatif dan membosankan ala Program Penataran P-4 era Orde Baru besar kemungkinan terulang; sementara kita berhadapan dengan sekelompok generasi baru yang sangat dinamis, sangat aktif berkomunikasi, dan –yang terpenting—menjunjung kreativitas serta ekspresi di atas segalanya.

Bukannya menjanjikan suatu hasil yang gemilang, program pendidikan kewarganegaraan melalui cara-cara lama seperti ini selain berpotensi gagal menghadirkan semangat pembelaan yang otentik juga berpeluang menghadirkan aksi-aksi pembangkangan yang heroik.

Peluang ini kian besar manakala alasan kuat bagi pewajibannya tidak secara kuat diamini bersama. Walaupun berlangsung dalam tingkatan yang berbeda, penolakan keturutsertaan Muhammad Ali dalam wajib militer yang didukung luas warga Amerika Serikat beberapa dekade lalu seyogyanya menjadikan pelajaran besar bagi kita semua.

Tentu saja selalu ada ruang pembenaran bagi pengembangan suatu disiplin dasar kemiliteran demi kepentingan pertahanan. Namun pertahanan yang efektif tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dalam alasan kuat yang mengejawantah secara nyata dan diamini bersama.

Sayangnya, Indonesia bukan duo Korea yang saling mengintai di tengah gencatan senjata, bukan juga pihak bersengketa di ambang perang besar dengan tetangga. Perang melawan korupsi, terorisme, dan ketidakacuhan terhadap nasib sesama terkadang lebih mendesak bagi sebagian besar kita.

Kendati tidak lantas berarti bahwa ancaman kemiliteran itu tiada, masalah pertahanan kita untuk beberapa waktu lamanya masih akan tersusun dalam kombinasi aspek non-kemiliteran yang rumit. Kita bisa menyebutnya perang proksi, perang ideologi atau yang lainnya.

Dalam ancaman jenis itu, peperangan terdekat tidak berlangsung secara fisik, melainkan dalam psiko mental tenaga-tenaga potensial. Memenangkan jiwa-jiwa mereka demi kemaslahatan bangsa adalah masalah bela negara yang lebih krusial dari sekedar mendapatkan badan mereka.

Maka tidak cukup muncul sebagai pembinaan disiplin kemiliteran, program bela negara harus muncul sebagai konsolidasi dan kanalisasi daya ledak kreativitas. Tidak cukup mendisiplinkan, program bela negara harus dikembangkan dalam kerangka yang mendorong dan mewadahi kreativitas.

Persoalannya, program bela-negara yang kini berkembang nampaknya tidak cukup prospektif bagi pengembangan bela-negara jenis itu. Fakta bahwa ia digagas oleh Kementerian Pertahanan semakin menjustifikasi bahwa ancaman kemiliteran adalah alasan utamanya.

Jalan Keluar

Sebagai solusinya, sebuah program bela-negara yang mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dalam kombinasi pembinaan disiplin dan kreativitas yang seimbang perlu dikembangkan.

Untuk memastikan bahwa ia berbeda dari wajib militer pada umumnya, ia tidak boleh muncul dalam logika keprihatinan keamanan yang semata-mata militer. Toh, buku putih pertahanan paling akhir kita secara jelas juga mengakui urgensi ancaman nirmiliter itu.

Sebagai konsekuensinya, model-model bela negara yang perlu dikembangkan dalam waktu dekat tidak perlu merentang di antara pendidikan kewarganegaraan dan pelatihan dasar kemiliteran, melainkan cukup di antara pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian nasional sesuai bakat, minat maupun profesi.

Begitu juga dengan penyelenggaranya, tidak harus Kementerian Pertahanan berdiri paling depan, tapi mempercayakan kepada lembaga pemerintah non pertahanan –semisal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan– sebagai ujung tombaknya. Ini sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 UU Pertahanan Negara.

Akhirnya, upaya mendorong pengabdian profesional dalam kerangka bela negara ke depan membutuhkan formula kebijakan pendukung yang lebih kokoh. Untuk menggarisbawahi perbedaannya dengan wajib militer umumnya, sebuah kerangka bagi pengembangan suatu national-service obligation/NSO yang mewadahi aspirasi-aspirasi bela negara yang lebih aspiratif, partisipatoris dan terbuka perlu di kembangkan adanya.

Surabaya, 19 Desember 2015

© jsusanto.com